Peraturan Bupati

PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN UNIT PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

Pengisian LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum Penyelenggaraan Negara yang bebas dari praktek korupsi , kolusi , nepotisme dan perbuatan tercela lainnya.

PERBUP TENTANG BENTURAN KEPENTINGAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI